|
|
“Setiap jam, menit, dan detik kita harus siap bertempur secara proaktif melawan pandangan yang salah dan akan beroperasi di sejumlah sektor,” tulis surat kabar Tuoi Tre mengutip Letnan Jenderal Nguyen Trong Nghia, wakil kepala departemen politik militer Vietnam.
Menurutnya, sejauh ini pemerintah telah mengungkap 62,7 persen populasi masyarakat Vietnam telah memiliki akses internet. Otomatis, kemungkinan mereka mengakses konten yang ‘tidak seharusnya’ diakses pun kian besar sehingga pemerintah merasa perlu memata-matai aktivitas warganya.
Jika nantinya ‘pasukan siber’ menemukan konten propaganda yang dianggap melawan paham negara, maka mereka akan langsung memblokir konten tersebut.
“Sisi negatifnya, konten-konten ini dibuat pihak yang tak bertanggung jawab. Mereka ingin menyebabkan kericuhan di internet. Merusak pola pikir masyarakat kita,” ucap Trong Nghia.
Kemunculan pembatasan akses internet ini terkait dengan ucapan Presiden Vietnam Tran Dai Quang pada Agustus lalu yang mengatakan negara perlu menaruh perhatian terhadap pengendalian situs yang berisi konten negatif dan dianggap berbahaya.
Menurutnya, upaya itu dilakukan demi menekan peredaran konten propaganda yang berpotensi menentang pemerintah.
Meski begitu, perusahaan keamanan Cyber FireEye mengatakan meski pertahanan siber pemerintah terhitung besar, namun pertahanan yang relatif lemah.
“Mata-mata siber semakin menarik, sebagian karena dapat memberikan akses ke sejumlah informasi yang signifikan dengan investasi yang sederhana, penghindaran yang masuk akal dan risiko yang terbatas,” kata juru bicara FireEye kepada Reuters.
Perusahaan keamanan ini mengkritisi sikap pemeritah lantaran bakal banyak pihak yang akan terimplikasi kebijakan ini, termasuk pemerintah, wartawan, aktivis dan bahkan perusahaan multinasional.
– ZTE Siap Luncurkan Perangkat 5G di Awal 2019
– Dropbox Diprediksi Lakukan IPO Pada Pertengahan Tahun
– Mark Zuckerberg Rugi Rp.44 Triliun
– Google Hapus 60 Aplikasi untuk Anak, Akibat Iklan Porno
