|
|
Meskipun situasi memanas namun hal tersebut sangat wajar karena di belahan dunia manapun, yang namanya pemilihan umum, pemilihan presiden ataupun pemilihan kepala daerah selalu membawa situasi yang panas.
Salah satu faktor yang membuat situasi politik menjadi panas adalah peredaran issue yang tersebar melalui media massa dimana diantaranya adalah media konvensional maupun media sosial. Perbedaaan berita politik di media konvensional dengan media sosial sudah terjadi pada saat pilkada DKI Jakarta di tahun 2017 kemarin. Bahkan berita Hoax semakin menyebarluas ketika masuk ke ranah media sosial karena “kontrol” konten sosial media berada di pembacanya dan tidak melalui filter seperti adanya Dewan Pers atau KPI seperti di ruang media konvensional.
Media sosial berbeda dengan media konvensional dimana di dalam media konvensional, para praktisinya sudah terikat dibawah Kode Etik Jurnalistik. Etika jurnalistik inilah yang membawa komitmen secara moral untuk melakukan penulisan berita dengan metode Cover Both Sides dan standar Check and Re-check. Hal ini yang membuat media konvensional menjadi lebih terpercaya meskipun aktualitasnya tidak secepat dengan berita di media sosial.
Media konvensional secara dedikasi telah teruji independensinya, kecuali media yang dimiliki oleh kader partai, yang membuat orang masih meragukan independensinya. Dengan idealisme independensi ini seharusnya menjadi nilai kepercayaan public. Faktanya, tidak semua orang mudah dibuat emosi dengan pemberitaan yang “panas”, masih ada pembaca atau pemirsa yang secara logis membutuhkan informasi yang berimbang. Alhasil pembaca atau pemirsa bisa mengetahui informasi secara utuh sehingga pembaca atau pemirsa bisa mendapatkan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan politik.
